Sistem pembayaran Indonesia telah mengalami perkembangan puluhan tahun menanggapi perubahan pasar dan teknologi yang pesat, yang luar biasa mengingat luasnya negara ini: 1,9 juta kilometer persegi, ditambah dengan populasi yang sangat besar, lebih dari 237 juta orang, lebih dari 17.500 pulau, 120 bank komersial dan 15.000 kantor mereka, 1.668 bank umum dan 64 juta ATM dan Kartu Debet, ini mencerminkan peluang dan tantangan potensial pengembangan infrastruktur sistem pembayaran.

Semakin populernya transaksi pembayaran elektronik telah membawa Bank Indonesia (BI), Bank Sentral Indonesia yang mengawasi semua sistem pembayaran di Indonesia, untuk mengambil berbagai tindakan dalam mengantisipasi tren ini. Salah satu langkah strategis adalah meluncurkan migrasi kartu kredit microchip berbasis EMV, dan studi inisiatif "masyarakat kurang uang tunai" pada tahun 2006, dan kemudian inisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan standar industri spesifikasi chip-card untuk ATM dan Debit kartu kredit (SE BI No. 7/60 / DASP tanggal 30 Desember 2005, SE BI No. 8/18 / DASP tanggal 23 Agustus 2006, dan SE BI No. 13/22 / DASP tanggal 18 Oktober 2011). Tujuan dari inisiatif strategis ini adalah untuk mendorong terciptanya sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan lebih kuat untuk publik.

Dalam peran tersebut, Bank Sentral telah bekerja sama dengan Bank Dunia (National Payment System Forum / FKSPN / ASPI), dan mereka telah menugaskan tiga perusahaan utama, yaitu PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, dan PT Rintis Sejahtera bekerja sama dengan 19 bank (Working Group) untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan standar industri spesifikasi teknis untuk microchip berbasis ATM dan kartu debit. Pada tahun 2011 ketiga Prinsipal tersebut telah menyelesaikan pengembangan standar industri dan konsep proof-of-concept, yang secara ketat mengacu pada persyaratan industri perbankan Indonesia dan standar internasional lainnya yang relevan. Proses pengembangan dan proof-of-concept juga dilakukan oleh semua pemangku kepentingan berdasarkan Prinsip Good Governance Industri Pembayaran: Kepastian, Legitimasi, Transparansi, Fleksibilitas dan Efisiensi.

Proses sertifikasi yang diberikan oleh CBI terutama untuk mendukung penerapan spesifikasi standar chip-card untuk kartu ATM dan Debet sebagaimana diuraikan dalam SE BI 13/22 / DASP. Proses sertifikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa kartu, terminal dan pusat personalisasi independen sesuai dengan persyaratan standar industri. Sertifikasi tidak mendukung, mengesahkan atau menyetujui vendor yang memasok kartu, terminal, dan pusat personalisasi ini. Selain itu, risiko yang terkait dengan produk dan / atau layanan tersebut harus dinilai dan dikandung.